NTTKreatif, Tambolaka – Ada yang menarik dari RDP Pemkab SBD dan Komisi 3 DPRD SBD, Selasa 4 Juni 2025 kemarin.
Anggota Komisi 3 DPRD SBD yang sebelumnya garang dengan sejumlah pertanyaan seputar persoalan seleksi PPPK yang diduga mengakomodir sejumlah nama yang diduga tidak pernah jadi tenaga kontrak malah melunak.
Kelunakan para anggota DPRD SBD ini terjadi usai mendengar komitmen Pemkab SBD soal rencana mereka untuk menganulir keputusan jika ditemukan adanya peserta yang dokumennya tidak sesuai dengan SK milik Pemkab.
“Ada yang sama sekali tidak pernah kontrak tapi dapat rekomendasi dari dinas. Pemerintah konsisten dengan mengusulkan sesuai ketentuan bahkan di lamaran nomor 6 sudah ada siap digugurkan. Tidak ada toleransi lagi,” kata Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Christofel Horo yang hadir mewakili Pemkab SBD.
Alhasil, RDP pun berubah menjadi datar dengan sejumlah masukan dari para Anggota DPRD soal nasib para tenaga kontrak yang sudah bekerja lama namun belum kunjung mendapat peluang untuk ikut PPPK.
“Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah lama bekerja? Bagaimana dengan nasib mereka. Kasihan nasib mereka,” tanya Asnat Kondo.
Hal senada pun disampaikan oleh Anggota DPRD SBD lainnya, Ipi Leha.
Dirinya mengatakan perlu ada solusi dari Pemkab SBD soal tenaga kontrak yang masuk R3 ini karena menurutnya mereka sudah bekerja cukup lama namun data mereka tidak diakomodir di BKN.
“Mereka diakui di Kabupaten tapi data mereka tidak ada di BKN. Sehingga saya mau tanya di Pemkab skenario bagaimana untuk mereka supaya kita pastikan tidak ada yang menangis tidak ada yang tertawa karena sejauh ini pemerintah pusat sudah pastikan tidak ada tenaga kontrak lagi,” ungkapnya penuh tanya. ***
|
