NTTKreatif.com, LARANTUKA — Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bergandeng tangan dalam mewujudkan migrasi yang aman dan pembangunan daerah yang berkeadilan.
Seruan itu disampaikan oleh Gubernur NTT dalam sambutannya pada Pertemuan Pastoral (Perpas) XII Regio Nusa Tenggara di Keuskupan Larantuka, Flores Timur, Senin (1/7/2025).
Gubernur Melkiades menekankan bahwa migrasi adalah hak setiap warga untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat risiko besar, mulai dari penipuan hingga eksploitasi tenaga kerja migran asal NTT.
“Karena itu, pemerintah provinsi terus memperkuat sistem migrasi aman agar warga yang merantau tetap terlindungi dan bermartabat,” ujarnya.
Ia mendorong pembentukan gugus tugas yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk memberikan pendampingan sejak tahap awal pemberangkatan para calon pekerja migran.
Menurut dia, keterlibatan berbagai unsur lokal ini menjadi kunci pengawasan yang efektif dan berbasis nilai-nilai budaya.
Dalam konteks pembangunan daerah, Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan Gereja. Ia menyebut, membangun NTT tidak hanya soal infrastruktur dan ekonomi, melainkan juga soal membangun manusia secara utuh.
“Gereja dan pemerintah memiliki tanggung jawab moral yang sama dalam membentuk masa depan generasi muda. Kita harus bekerja bersama, bukan hanya membangun gedung Gereja, tetapi juga membangun kehidupan umat dan daerah ini,” kata Gubernur.
Gereja Harus Hadir secara Konkret di Tengah Isu Migrasi
Ketua Pengarah Perpas XII, Uskup Larantuka Mgr Fransiskus Kopong Kung, menyambut baik ajakan kerja sama yang disampaikan Gubernur NTT. Menurut dia, sinergi antara arah pastoral Gereja dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjawab persoalan riil yang dihadapi umat, terutama mereka yang menjadi migran.
Uskup Fransiskus menuturkan, isu migrasi dan pendampingan terhadap perantau bukanlah hal baru dalam perjalanan pastoral Gereja. Ia mengingatkan bahwa dalam Perpas Nusra X di Mataloko, fokus pembahasan tertuju pada keluarga migran, sedangkan Perpas XI di Atambua kembali mengangkat soal migrasi tenaga kerja.
Namun, ia mengakui, pelaksanaan pastoral migran sempat terhambat akibat pandemi Covid-19. Karena itu, Perpas XII ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan merumuskan kembali pendekatan yang lebih konkret dan berkelanjutan.
“Perpas kali ini harus menjadi ruang untuk menemukan solusi yang nyata dan dapat diimplementasikan di lapangan. Gereja tidak cukup hanya menyuarakan, tetapi juga harus hadir secara kontekstual di tengah dinamika migrasi yang terus berlangsung,” ujarnya.
Uskup Fransiskus juga menekankan pentingnya saling berbagi pengalaman lintas keuskupan. Ia berharap, refleksi bersama dalam Perpas ini dapat menemukan benang merah yang memperkaya pendekatan pastoral Gereja terhadap komunitas migran dan keluarga mereka.
“Dari sinilah kita bisa menyusun langkah-langkah pastoral yang tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan umat,” tutupnya.*(Ell)
|
