NTTKreatif, WAIBAKUL – Anggota Komisi XIII DPR RI, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)  Terbuka Waikabubak di Kabupaten Sumba Tengah, Kamis (3/4/2025). Kunjungan itu untuk memantau kondisi Lapas serta memantau program layanan yang tersedia bagi warga binaan maupun fasilitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan pegawai dalam upaya mewujudkan layanan pembinaan kepada warga binaan di Lapas Terbuka Waikabubak.

Kunjungan Anggota Komisi XIII yang merupakan putra Sumba tersebut, bertujuan untuk meninjau kondisi terkini Lapas Terbuka Waikabubak serta mengamati proses transisi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang baru dibentuk sesuai dengan kebijakan pemerintah.

">

Saat tiba di Lapas Terbuka Waikabubak, Anggota Komisi XIII DPR RI yang sering disapa Rudi Kabunang, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, diterima langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Terbuka Waikabubak, R. Hariyadi.

Dalam sambutannya, Kalapas R. Hariyadi, mengucapkan terima kasih atas perhatian para anggota DPR RI yang merupakan wakil rakyat dari Dapil NTT II sekaligus yang membidangi lembaga pemasyarakatan, atas perhatiannya terhadap kondisi Lapas Terbuka Waikabubak. Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT II, Rudi Kabunang dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap perbaikan sistem pemasyarakatan di wilayahnya.

Kalapas R. Hariyadi menyampaikan kondisi terkini di Lapas Terbuka Wakabubak dengan penghuni atau warga binaan sebanyak 18 orang, dengan komposisi 6 orang dari Kabupaten Sumba Tengan, 4 orang dari Sumba Barat, dan 8 orang dari Kabupaten Sumba Barat Daya.

Menurut Hariyadi, warga binaan yang ada di Lapas Terbuka Waikabubak memiliki keterampilan yang berfokus pada pertanian serta dibantu oleh staf (pegawai) Lapas Terbuka Waikabubak. Ia menuturkan bahwa infrastruktur pendukung di Lapas Terbuka Waikabubak masih banyak kekurangan untuk membantu warga binaan dalam mengasah keterampilan mereka.

Salah satu permasalahan utama yang disampaikan dalam kunjungan ini adalah keterbatasan akses air bersih dan sarana prasarana yang kurang memadai. Kalapas menyebutkan bahwa air bersih sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pegawai dan narapidana, serta untuk menunjang pengembangan lahan pertanian yang menjadi bagian dari program pembinaan warga binaan. Permasalahan ini menjadi perhatian serius yang diharapkan mendapat solusi dari pemerintah pusat.

Terima Kasih sudah membaca berita/artikel kami. Terus dukung kami dengan cara berdonasi ke Rek Bank NTT: 2513684625