Penegasan tersebut disampaikan Bupati usai melepas secara resmi Kontingen Kejurda Atletik NTT 2026 di Lopo Rujab Bupati pada Selasa 11 Agustus, 2026.
Bupati Ratu memastikan tidak ada PPPK Paruh Waktu di SBD yang bakal dirumahkan akibat dampak efisiensi anggaran.
“Nasib PPPK Paruh Waktu kita aman. Kita sedang berjuang juga supaya mereka bisa diangkat sebagai PPPK Penuh Waktu. Dan saya yakin kita bisa selesaikan,” tegas Bupati Ratu Wulla.
Kepastian ini didukung penuh oleh realisasi kucuran dana segar dari pemerintah pusat sebesar Rp81 miliar yang khusus dialokasikan untuk pembayaran gaji PPPK.
Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebagai salah satu dari 546 daerah penerima transfer anggaran belanja pegawai tersebut.
Secara regional, besaran alokasi transfer dana dari pusat ini menempatkan SBD di posisi ketiga terbesar di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dengan suntikan anggaran skala besar tersebut, keberlanjutan karier dan hak finansial PPPK di Sumba Barat Daya dipastikan terjamin sepenuhnya.
Namun, sebelum perpanjangan kontrak resmi diterbitkan, pemerintah kabupaten akan melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap seluruh pegawai.
Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tenaga PPPK Paruh Waktu benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
Sejalan dengan rencana tersebut, Bupati Ratu Wulla meminta seluruh pegawai untuk tetap menjaga profesional.
Mereka diharapkan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.***
