NTTKreatif.com, Tambolaka – Dinas Pertanian SBD, NTT belakangan terus jadi sorotan publik.
Sorotan tersebut muncul setelah kegagalan 5 kelompok tani gagal mencairkan dana dalam pengerjaan sumur bor yang bersumber dari Dana DAK 2024 lalu.
Sialnya, suara mereka yang lantang itu malah membuka borok lain Dinas Pertanian yang selama ini sudah kudu jadi virus namun enggan disembuhkan.
Dimulai dengan adanya pungutan Rp7,5 juta per kelompok yang disebut dinas sebagai uang untuk mengurus administrasi kelompok dan pembelian ATK dan sejumlah barang lainnya termasuk spanduk.
Tidak berhenti sampai situ, kekacauan dan ketidakberesan dinas pun berlanjut kala proses pengerjaan sumur bor dimulai dengan penunjukkan tukang bor secara sepihak oleh dinas tanpa memberikan ruang bagi kelompok untuk mandiri.
Padahal pengerjaan proyek sumur bor dengan anggaran Rp300 per kelompok itu dikerjakan dengan sistem swakelola tipe IV.
Hal ini terungkap saat wartawan mewawancarai salah satu kelompok belum lama ini.
Dikatakannya, sang rekanan tiba-tiba sudah berada di rumahnya untuk menyampaikan kalau dirinya adalah orang yang ditunjuk dinas untuk melakukan pemboran.
Menariknya, ia datang dengan membawa serta PKS dan RAB yang dititipkan oleh Dinas Pertanian.
“Ada pak Edward namanya. Dia ke sini bawa dengan berkas yang dititip dinas Pertanian untuk saya dan bilang saya bisa bor. Karena kami tidak sekolah, kami anggap dia titipan dinas sudah karena bawa dengan berkas PKS kelompok dengan dinas sehingga dia yang kerja sudah,” ungkapnya kala itu.
Menariknya, kondisi tersebut kian diperparah dengan fakta soal perlakuan istimewa buat kelompok yang menggunakan merk pompa Lorentz yang disebut tidak pernah memasukkan laporan hanya foto dokumentasi progress pengerjaan di lapangan.
Bahkan dalam perjalanan sejumlah nama pun disebut menjadi aktor dibalik kasus ini hingga membuat sang Kadis Pertanian Yohanis Frin Tuka tidak berkutik.
Terbukti, ucapannya sebagai Kadis bisa dibantah sepihak oleh PPK, Carolina Kii kala 5 kelompok yang diduga bermasalah memasukkan laporannya ke Dinas Pertanian belum lama ini.
“Kemarin ada surat masuk dari Inspektorat berkaitan dengan DAK dia (Karolina) bilang. Jadi kami (PPK) tunggu hasil pemeriksaan Inspektorat, baru bagaimana hasilnya kami tunggu,” kata Theodorus dalam menirukan penjelasan PPK, Karolina Loru Kii. ***
|
