NTTKreatif, LARANTUKA – Rencana pemekaran wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan usulan pembentukan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Rencana ini mendapat penolakan dari berbagai pihak yang khawatir akan dampak negatifnya terhadap pemerintahan dan masyarakat setempat. Penolakan ini juga terkait dengan kekuatan oligarki yang dianggap semakin mengakar di NTT.
Masyarakat NTT, khususnya di wilayah-wilayah yang diusulkan untuk dimekarkan, menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana pemekaran ini. Mereka berpendapat bahwa pemekaran wilayah hanya akan menambah beban administrasi dan biaya, tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Kekuatan oligarki dianggap sebagai faktor utama yang mendorong rencana pemekaran ini untuk kepentingan segelintir elit.
Penolakan ini juga datang dari beberapa tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Mereka menilai bahwa pemekaran wilayah hanya akan memperparah masalah korupsi dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Selain itu, mereka juga khawatir bahwa pemekaran akan memicu konflik antarwilayah yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Kekuatan oligarki disebut-sebut sebagai aktor di balik rencana pemekaran ini.
Salah satu tokoh yang vokal menolak pemekaran adalah Marianus Lodwick Dea, Ketua Partai PRIMA Flores Timur. Menurutnya, pemekaran wilayah hanya akan menguntungkan segelintir elit politik dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemekaran yang tanpa rencana matang seringkali tidak menguntungkan masyarakat luas, tetapi hanya menguntungkan elite. Ini membuka peluang bagi oligarki untuk mengendalikan proyek pembangunan dan rawan penyimpangan dana. Akibatnya, konflik antar kelompok bisa terjadi jika pengelolaan wilayah baru tidak adil,” demikian pernyataan Marianus Dea ketika dihubungi media ini, Selasa, 14 Januari 2025.
Rencana pemekaran wilayah di NTT mencakup pembentukan beberapa Provinsi baru, seperti Provinsi Sumba Sabu Raijua dan Provinsi Kepulauan Flores. Namun, pelaksanaan pemekaran masih terkendala oleh kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diterapkan pemerintah pusat. Kekhawatiran akan pengaruh oligarki dalam proses pemekaran semakin menguat.
Meskipun ada dukungan dari beberapa pihak, seperti Presiden Prabowo Subianto yang mendukung pemekaran untuk mempercepat pembangunan dan mengentaskan kemiskinan, penolakan dari masyarakat dan tokoh lokal tetap kuat. Mereka menilai bahwa pemekaran bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada di NTT, terutama jika dikendalikan oleh oligarki.
Penolakan terhadap pemekaran wilayah juga didasarkan pada kekhawatiran bahwa pemekaran akan memperburuk ketimpangan pembangunan antarwilayah. Masyarakat khawatir bahwa wilayah-wilayah yang baru dimekarkan akan kesulitan mendapatkan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk pembangunan. Pengaruh oligarki dianggap sebagai ancaman terhadap pemerataan pembangunan.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti masalah transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemekaran. Mereka menuntut agar Pemerintah lebih transparan dalam menyusun rencana pemekaran dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kekuatan oligarki yang bermain di belakang layar dianggap menghambat proses yang transparan dan akuntabel.
Dengan segala kontroversi yang ada, masyarakat NTT berharap agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencana pemekaran wilayah ini. Mereka menginginkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah pembangunan dan kesejahteraan di NTT tanpa campur tangan oligarki.***
