NTTKreatif, LARANTUKA – Rencana pemekaran wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan usulan pembentukan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Rencana ini mendapat penolakan dari berbagai pihak yang khawatir akan dampak negatifnya terhadap pemerintahan dan masyarakat setempat. Penolakan ini juga terkait dengan kekuatan oligarki yang dianggap semakin mengakar di NTT.
Masyarakat NTT, khususnya di wilayah-wilayah yang diusulkan untuk dimekarkan, menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana pemekaran ini. Mereka berpendapat bahwa pemekaran wilayah hanya akan menambah beban administrasi dan biaya, tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Kekuatan oligarki dianggap sebagai faktor utama yang mendorong rencana pemekaran ini untuk kepentingan segelintir elit.
Penolakan ini juga datang dari beberapa tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Mereka menilai bahwa pemekaran wilayah hanya akan memperparah masalah korupsi dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Selain itu, mereka juga khawatir bahwa pemekaran akan memicu konflik antarwilayah yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Kekuatan oligarki disebut-sebut sebagai aktor di balik rencana pemekaran ini.
Salah satu tokoh yang vokal menolak pemekaran adalah Marianus Lodwick Dea, Ketua Partai PRIMA Flores Timur. Menurutnya, pemekaran wilayah hanya akan menguntungkan segelintir elit politik dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemekaran yang tanpa rencana matang seringkali tidak menguntungkan masyarakat luas, tetapi hanya menguntungkan elite. Ini membuka peluang bagi oligarki untuk mengendalikan proyek pembangunan dan rawan penyimpangan dana. Akibatnya, konflik antar kelompok bisa terjadi jika pengelolaan wilayah baru tidak adil,” demikian pernyataan Marianus Dea ketika dihubungi media ini, Selasa, 14 Januari 2025.
Rencana pemekaran wilayah di NTT mencakup pembentukan beberapa Provinsi baru, seperti Provinsi Sumba Sabu Raijua dan Provinsi Kepulauan Flores. Namun, pelaksanaan pemekaran masih terkendala oleh kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diterapkan pemerintah pusat. Kekhawatiran akan pengaruh oligarki dalam proses pemekaran semakin menguat.
|
